Pendidikan Alternatif sebagai salah satu upaya penanaman life skill bagi anak jalanan

rhindra puspitasari — Tue, 03 Feb 2009 11:40:53 +0000

Pendidikan adalah salah satu tugas negara terpenting karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia yang istimewa. Pendidikan merupakan hak pribadi manusia yang berakar dalam aneka kebutuhan pokok manusia sebab manusia tidak bisa mengembangkan hidupnya tanpa pendidikan minimum dan bermutu. Jika transfer kultural terjadi secara alamiah seperti pada masyarakat primitif, manusia akan tetap terbelakang dan tidak akan terjadi sebuah transformasi sosial yang perlu untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sebagai makhluk budaya, manusia harus mengalami transformasi kultural karena hanya dengan cara itulah manusia dapat mengatasi berbagai keterbatasan kodratnya. Tanpa pendidikan, manusia akan tetap kerdil, tergilas kekuatan dan kekuasaan alam, terpenjara pesona magis-misteri, dan seperti kata Asimov, tingkat kesadarannya hanya sebatas idle curiousity (instink) binatang dan takkan berubah menjadi creative curiousity, ciri orang terdidik. Dengan demikian, hak atas pendidikan bukan saja sekadar kebutuhan pokok fisik, tetapi juga kebutuhan pokok yang khas manusiawi yang akhirnya didasarkan atas martabat manusia yang tidak bisa ditawar.
Begitu pentingnya pendidikan untuk kemajuan sebuah bangsa, tahun 1972 The International Comission for Education Development dari Unesco sudah mengingatkan bangsa-bangsa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus dimulai dengan pendidikan sebab pendidikan adalah kunci. Tanpa kunci itu segala usaha akan sia-sia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat negara-negara maju memberi prioritas tinggi akan pendidikan, mengadakan modernisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan, tidak segan-segan mengadakan pembaruan, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan secara progresif. Negara-negara maju melihat, investasi yang besar di bidang pendidikan akan menghasilkan high rate of return di masa depan. Kini kemajuan sebuah negara diukur dengan makin murahnya pendidikan yang bermutu sehingga tidak menjadi beban bagi warganya. Di Indonesia, pendidikan masih tetap sebuah beban berat, bahkan sudah distigmata sebagai “kegelisahan sepanjang zaman”.
Semakin mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang kurang mampu atau bahkan yang tidak mampu sama sekali, untuk memperoleh haknya sebagai warganegara untuk mengenyam pendidikan yang murah dan berkualitas, sebagaimana cita-cita konstitusi. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin Indonesia pada 2003 sebanyak 37 juta jiwa. Mayoritas kaum papa ini hidup di pedesaan dengan fasilitas untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari sangat terbatas. Keberadaan sekolah di banyak pedesaan masih belum mampu mengakomodasi hak-hak dasar kaum miskin. Kehidupan mereka yang secara finansial amat lemah semakin membuat mereka sulit untuk mengakses fasilitas-fasilitas pendidikan atau kesehatan yang jumlahnya sangat terbatas itu.
Ada beberapa hal yang menyebabkan pendidikan itu dikelola semacam itu. Pertama: Pandangan klasik melihat tujuan pendidikan sebagai pengembangan potensi individual. Maka, ia dikelola sebagai mekanisme ‘capacity building’ –peningkatan kapasitas individual. Akan tetapi ada perspektif lain yang melihat pendidikan sebagai ‘preparatory training’ –pendidikan persiapan- untuk memasuki pasar tenaga kerja. Inilah implikasi langsung dari sebuah gaya-baru pengelolaan masyarakat melalui pendidikan yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi politik modern yang digerakkan oleh globalisasi ini. Perspektif ini menjadi kunci untuk memahami apa yang terjadi dalam pendidikan formal dan hubungannya dengan praktik globalisasi saat ini.
Pandangan kedua berkaitan dengan bagaimana pendidikan dikelola untuk rakyat. Bagi mereka yang waspada akan kekuatan kapital, jelas bahwa persoalan finansial adalah faktor penentu bagi pendidikan formal agar bisa mengejar tuntutan prasyarat yang ditetapkan oleh ekonomi-politik globalisasi dalam wujud laboratorium, alat peraga pendidikan dan semacamnya. Universitas atau sekolah negeri yang mengandalkan subsidi pemerintah, akan tertinggal jauh saat subsidi ini dicabut.
Sementara penerapan kurikulum yang terkesan hanya uji coba sebab dalam kenyataannya hanya merupakan implementasi dari kebijakan menteri pendidikan yang baru. Dimana setiap ada pergantian menteri di bidang pendidikan ini, maka kebijakan itu akan diganti yang baru juga sesuai dengan keinginan menteri yang sedang menjabat tersebut.
Fakta-fakta ketidak mampuan dan kesukaran anak-anak dari kalangan ekonomi lemah untuk mengakses pendidikan begitu nyata. Pada tahun 1998 BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan lebih dari 35% anak Indonesia yang berusia 10-14 tahun belum ernah duduk dibangku sekolah dan sekitar 32% anak tidak pernah tamat SD. Angka ini terus membengkak seiring dengan multi krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga kini. Di tahun 2002 misalnya ada sekitar 7,5 juta pelajar SD terancam putus sekolah karena kekurangan biaya.

Akses Pendidikan Angka
Belum pernah duduk dibangku sekolah 35% anak
Tidak pernah tamat SD 32% anak
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/04/jateng/39669.htm

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) baru saja mengeluarkan survai terbarunya mengenai angka pengangguran pada anak yang putus sekolah. Survai menemukan tingkat pengangguran sangat besar di antara mereka yang putus sekolah. Pada kelompok usia 15-17, angka pengangguran sebesar 71%. Besaran tersebut berkurang secara berangsur-angsur menjadi sekitar 53 persen untuk usia 19-20 tahun dan 20 persen untuk usia 23-24.

Pengangguran putus sekolah Usia Angka
15-17 tahun 71%
19-20 tahun 53%
23-24 tahun 20%
Sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/06/12/brk,20060612- 78764,id.html
Berdasar data Tim Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang dikoordinasi I Ketut Santoso, tercatat peningkatan jumlah anak putus sekolah di Gunung Kidul sejak tahun 2004. Siswa SD yang tak lagi melanjutkan ke SMP tahun itu sebanyak 11.312 anak dari total 11.684 yang lulus SD, atau yang putus sekolah sebanyak 372 anak. Jumlah ini meningkat pada tahun ajaran 2004/2005. Dari sebanyak 11.399 siswa yang lulus SD, hanya 10.781 orang yang melanjutkan ke SMP. Artinya, 618 siswa yang tak melanjutkan sekolah. Peningkatan anak putus sekolah terus berlanjut pada tahun ajaran 2005/2006. Dari 11.470 siswa yang lulus SD, ada 1.089 anak yang tak lagi melanjutkan masuk SMP. (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/04/jateng/39669.htm).
Mengenai kualitas pendidikan, dalam laporannya tahun 2000, UNICEF menempatkan Indonesia di posisi ke-109 dari 174 negara. Tak heran, karena target alokasi 20% APBN untuk pendidikan masih jauh dari kenyataan. Tahun 1998, hanya 2.8% dan masih kurang dari 8% pada tahun 2000. Pada tahun 2001 hanya 4,55% (Rp 13 triliun) dari keseluruhan APBN, lalu pada tahun 2002 turun menjadi 3,76% (Rp 11,352 triliun), dan ada APBN 2003 anggaran pendidikan menjadi 4% saja. Selanjutnya pada tahun 2004 anggaran endidikan sebesar 7,51% dan pada APBN tahun 2005 sebesar 8,11% dari total APBN. Tentu subsidi anggaran untuk pendidikan hanya satu faktor, tetapi absennya faktor ini cukup menentukan.

Tahun Angka
1998 2.8%
2000 8%
2001 4,55%
2002 3,76%
2003 4%
2004 7,51%
2005 8,11%
Sumber:http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/gonjang-ganjing-anggaran-dan-pendidikan/

Tapi Indonesia adalah negara yang tidak kaya alias miskin. Kesulitan ini juga dibenarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Menurut Bambang, pemerintah saat ini tengah dihadang oleh tekanan fiskal yang sangat banyak. Ada banyak sektor yang membutuhkan dana segera dan tak bisa dikurangi. Meski demikian, upaya penghematan akan dilakukan dengan koordinasi Bappenas, seperti ditulis Media Indonesia (29/3). Dan Depdiknas juga akan mengajukan anggaran pendidikan 54 triliun rupiah dalam APBN Perubahan pada Juni 2006 ini. Padahal, dengan asumsi total APBN mencapai 550 sampai 660 trilyun rupiah, maka anggaran 20 persen itu sama dengan 120 trilyun rupiah. (http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/ 2006/08/04/gonjang-ganjing-anggaran -dan-pendidikan/)
Ditengah ketidak pedulian itu pendidikan alternatif untuk kalangan bawah bermunculan dibeberapa daerah dengan beberapa model yang ditawarkan. Mereka tidak sekedar melakukan kegiatan yang bersifat karikatif, tetapi mencoba mengembangkan model pendidikan yang dapat membebaskan anak-anak itu dari kemiskinan.
Gagasan pendidikan alternatif pada mulanya muncul sebagai respons terhadap kealpaan negara dalam memenuhi hak-hak pendidikan, terutama kaum miskin. Anak-anak dari masyarakat kalangan bawah yang terempas dari jalur pendidikan formal memang menjadi korban diskriminasi kebijakan pendidikan nasional. Orang-orang miskin yang seharusnya dibela, justru dimarginalkan dalam proses pendidikan. Ketidakpuasan dan kritik diwujudkan dengan pendirian berbagai sekolah alternatif. Pendidikan alternatif ini biasanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat.

Rhindrapuspitasari's Blog

Pendidikan Alternatif sebagai salah satu upaya penanaman life skill bagi anak jalanan